Ratusan Warga Maasing saat Menduduki Kantor DPRD Kota Manado/Ist Manadotopnews.com - Warga kampung Bobo kelurahan Maasing dan Bitung ...
 |
| Ratusan Warga Maasing saat Menduduki Kantor DPRD Kota Manado/Ist |
Manadotopnews.com - Warga kampung Bobo kelurahan Maasing dan Bitung Karang Ria, kembali menduduki kantor DPRD Kota Manado. Kedatangan ratusan warga tersebut, mengadukan nasib dan meminta perlindungan anggota dewan terkait status tanah yang sementara mereka tempati.
Ratusan kepala keluarga yang merasa terancam kehilangan tempat tinggal tersebut, mengatakan bahwa selama ini mereka merasa terintimidasi bahkan diancam yang dilakukan oleh pihak yang mengklaim tanah tersebut.
“Kami meminta anggota dewan untuk dengan tegas meminta kepada pihak yang mengaku pemilik tanah ini, untuk tidak menintimidasi dan mengancam warga,” kata Sulemen Paus, salah satu warga Kampung Bobo
Warga juga meminta agar Camat Tuminting Welly Mohede dipecat. Pasalnya, Camat dinilai ikut terlibat dalam upaya paksa pihak keluarga Karema – Walla, untuk mengosongkan lahan yang mereka tempati selama puluhan tahun.
“Kami minta Camat dipecat saja. Camat, terlalu memaksakan warga untuk mengosongkan lahan yang kami tempati, termasuk surat yang disampaikan kepada kami,” teriak sejumlah warga, saat melakukan aksi damai di gedung DPRD Kota Manado. (26/01)
Kepada sejumlah anggota dewan yang menerima aspirasi mereka, agar Camat Tuminting, Lurang Maasing dan Karang Ria, untuk dihadirkan di gedung Tikala.
Stenly Tamo, anggota DPRD Manado meminta warga untuk tenang. Diapun mengupayakan untuk menghadirkan camat dan lurah di gedung DPRD. “Kami akan menghadirkan camat Tuminting dan Lurah Maasing dan Karang Ria. Soal, permintaan pemecatan camat bukan kewenangan kami,” katanya.
Sementara itu, anggota dewan Benny Parasan mengatakan, siapapun yang terkait dengan masalah ini, untuk tidak saling mengintimidasi apalagi sampai melakukan pengancaman. “Tolong, negara ini negera hukum. Semua harus berproses secara hukum, tidak ada intimidasi apalagi sampai harus melakukan pengancaman,” tegasnya.
Politisi Gerindra yang juga anggota komisi B ini, meminta staf secretariat segera menghadirkan camat dan para lurah, untuk didengarkan keterangan terkait status quo tanah ini.
Secara terpisah, Rusli Umar selaku pengurus Komite Perejuangan Pembaharuan Agraria (KPPA) Sulawesi Utara (Sulut) menegaskan bahwa masyarakat sudah menempuh jalur hukum. Walau begitu, kata Umar keinginan besar masyarakat Kampung Bobo agar pemerintah Kota Manado tidak membirkan masyarakat.
”Kami akan menempuh jalur hukum, dan terutama sasarannya pada BPN Manado yang diduga mengeluarkan setifikat tanah ‘bermasalah’ dimana ada sertifikat ganda yang diterbitkan BPN. Disisi lain, kami masyarakat pun membutuhkan bantuan perlindungan pemerintah Kota Manado saat ini,” tukas Rusli tegas. (*)
