Demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) /Ist Manadotopnews.com -Aksi penolakkan naiknya bahan bakar minyak terus berlanjut, kali seruan Pen...
 |
| Demo Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) /Ist |
Manadotopnews.com-Aksi penolakkan naiknya bahan bakar minyak terus berlanjut, kali seruan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB-HMI) serentak digelar di sejumlah daerah ditanah air, termasuk di Kota Manado, guna menuntut kebijakkan pemerintah Jokowi – JK terkait penaikkan bbm, segera dicabut.
Aksi unjuk rasa penolakkan terhadap naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) di tanah air kali ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado, jumat pagi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat satu Sulawesi Utara.
Seruan penolakkan tersebut, berasal dari PB - HMI yang mendesak pemerintah mencabut kebijakan harga bbm yang ditetapkan, rabu pekan kemarin. Dimana anggapan Pemerintah menaikkan bbm dan mencabut subsidi bbm guna menyehatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) agar bisa dialihkan ke kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya, dan mendapat keuntungan 100 triliun bagi negara, merupakan dalil pemerintahan Jokowi yang sebenarnya sama dengan pemerintahan sebelumnya.
Menurut massa aksi, penaikkan harga bbm merupakan dalih pemerintah yang mendadak usai pertemuan APEC dan G20 yang terkesan berlabel pesanan pihak asing, semata – mata membuat masyarakat lapisan bawah menjerit dan sengsara.
Sambil membawa spanduk dan pamflet berisi penolakkan harga bbm, dalam aksinya massa HMI menggelar aksi teaterikal yang dimainkan oleh beberapa kader HMI. Dimana seorang berperawakan hitam gelap yang menarik dengan tali tiga orang yang dibungkam, diidentikkan sebagai sosok Presiden RI Jokowi, yang membungkam rakyatnya sendiri, demi kepentingan pihak tertentu.
Untuk itu, HMI cabang Manado melalui intruksi PB HMI memandang untuk terus melakukan aksi serta kritik menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan tiga tuntutan, yakni:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM karena tidak sesuai dengan aturan UU No 12 Tahun 2014 tentang APBN-P.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera memberantas kelompok mafia migas yang selama ini menguasai jalur perdagangan migas Indonesia.
3. Mengutuk berbagai tindakan represif aparat keamanan baik Polri atau TNI yang membabi buta melakukan tindakan kekerasan dalam setiap kegiatan pengamanan aksi mahasiswa. Presiden Joko widodo harus memerintahkan jajaran Polri dan TNI untuk lebih mengedepankan pola-pola “human relation” menghadapi aksi mahasiswa yaitu negosiasi dan diplomasi, bukan anarkisme militeristik yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.(*/dkw/Isk)
Aksi unjuk rasa penolakkan terhadap naiknya harga bahan bakar minyak (bbm) di tanah air kali ini digelar oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado, jumat pagi di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat satu Sulawesi Utara.
Seruan penolakkan tersebut, berasal dari PB - HMI yang mendesak pemerintah mencabut kebijakan harga bbm yang ditetapkan, rabu pekan kemarin. Dimana anggapan Pemerintah menaikkan bbm dan mencabut subsidi bbm guna menyehatkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) agar bisa dialihkan ke kegiatan produktif seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya, dan mendapat keuntungan 100 triliun bagi negara, merupakan dalil pemerintahan Jokowi yang sebenarnya sama dengan pemerintahan sebelumnya.
Menurut massa aksi, penaikkan harga bbm merupakan dalih pemerintah yang mendadak usai pertemuan APEC dan G20 yang terkesan berlabel pesanan pihak asing, semata – mata membuat masyarakat lapisan bawah menjerit dan sengsara.
Sambil membawa spanduk dan pamflet berisi penolakkan harga bbm, dalam aksinya massa HMI menggelar aksi teaterikal yang dimainkan oleh beberapa kader HMI. Dimana seorang berperawakan hitam gelap yang menarik dengan tali tiga orang yang dibungkam, diidentikkan sebagai sosok Presiden RI Jokowi, yang membungkam rakyatnya sendiri, demi kepentingan pihak tertentu.
Untuk itu, HMI cabang Manado melalui intruksi PB HMI memandang untuk terus melakukan aksi serta kritik menolak kenaikan BBM yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan tiga tuntutan, yakni:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM karena tidak sesuai dengan aturan UU No 12 Tahun 2014 tentang APBN-P.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera memberantas kelompok mafia migas yang selama ini menguasai jalur perdagangan migas Indonesia.
3. Mengutuk berbagai tindakan represif aparat keamanan baik Polri atau TNI yang membabi buta melakukan tindakan kekerasan dalam setiap kegiatan pengamanan aksi mahasiswa. Presiden Joko widodo harus memerintahkan jajaran Polri dan TNI untuk lebih mengedepankan pola-pola “human relation” menghadapi aksi mahasiswa yaitu negosiasi dan diplomasi, bukan anarkisme militeristik yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia.(*/dkw/Isk)
