Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/Ist Manadotopnew.com -Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Australia segera mengklarifikasi doku...
 |
| Presiden Susilo Bambang Yudhoyono/Ist |
Manadotopnew.com-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Australia segera mengklarifikasi dokumen yang dibocorkan Wikileaks pekan ini. Dalam dokumen soal kasus korupsi produksi uang kertas tersebut, nama SBY dan mantan Presiden Megawati Soekarno Putri disebut-sebut.
Dalam pernyataan persnya di Cikeas, Kamis 31 Juni 2014, SBY mengatakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berkomunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Dubes Australia di Jakarta. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa proses hukum terkait kasus tersebut masih berlangsung di Australia.
"Saya meminta Australia mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Megawati dan saya tidak dicemarkan, dan agar tidak mencemarkan nama baik pejabat Indonesia lainnya. Kita ingin dengar langsung dari Australia," kata SBY.
Dia juga meminta agar pemerintahan Tony Abbott mengungkap sejelas mungkin para pejabat yang terlibat, baik di Australia maupun di Indonesia. "Jika ada elemen dari Indonesia misalnya, siapa yang terlibat, tolong dibongkar, ditunjuk dan diusut siapa orang itu. Kalau dianggap melanggar hukum, kasus apa? Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK Indonesia," lanjut SBY lagi.
SBY juga berharap pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang menimbulkan kecurigaan atau tuduhan terhadap pihak luar. Dia menegaskan, pemberantasan korupsi sendiri telah jadi agenda utama pemerintahannya.
"Indonesia sekarang tengah melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi yang agresif. Jadi kalau ada yang dianggap terlibat, ungkap dan usut serta proses secara hukum. Yang terpenting, sebutkan siapa," ujar SBY.
Nama Presiden SBY dan Megawati masuk dalam 17 daftar nama yang oleh Mahkamah Agung Australia dilarang dipublikasikan atau diberitakan terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan Note Printing Australia (NPA) dan Bank Indonesia dalam mencetak uang pecahan Rp100 ribu.
Selain SBY dan Mega, tercantum juga nama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan PM Mahathir Muhammad serta para pemimpin Vietnam. MA Australia mengatakan dalam suratnya, hal ini dimaksudkan demi menjaga hubungan baik antara Australia dan negara-negara tersebut. (*/vv)
Dalam pernyataan persnya di Cikeas, Kamis 31 Juni 2014, SBY mengatakan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa telah berkomunikasi dengan Duta Besar RI di Canberra dan Dubes Australia di Jakarta. Dalam penjelasannya, disebutkan bahwa proses hukum terkait kasus tersebut masih berlangsung di Australia.
"Saya meminta Australia mengeluarkan statement yang terang agar nama baik Megawati dan saya tidak dicemarkan, dan agar tidak mencemarkan nama baik pejabat Indonesia lainnya. Kita ingin dengar langsung dari Australia," kata SBY.
Dia juga meminta agar pemerintahan Tony Abbott mengungkap sejelas mungkin para pejabat yang terlibat, baik di Australia maupun di Indonesia. "Jika ada elemen dari Indonesia misalnya, siapa yang terlibat, tolong dibongkar, ditunjuk dan diusut siapa orang itu. Kalau dianggap melanggar hukum, kasus apa? Kalau memang ada, bekerja samalah dengan KPK Indonesia," lanjut SBY lagi.
SBY juga berharap pemerintah Australia tidak mengeluarkan kebijakan atau pernyataan yang menimbulkan kecurigaan atau tuduhan terhadap pihak luar. Dia menegaskan, pemberantasan korupsi sendiri telah jadi agenda utama pemerintahannya.
"Indonesia sekarang tengah melaksanakan kampanye pemberantasan korupsi yang agresif. Jadi kalau ada yang dianggap terlibat, ungkap dan usut serta proses secara hukum. Yang terpenting, sebutkan siapa," ujar SBY.
Nama Presiden SBY dan Megawati masuk dalam 17 daftar nama yang oleh Mahkamah Agung Australia dilarang dipublikasikan atau diberitakan terkait kasus suap yang melibatkan perusahaan Note Printing Australia (NPA) dan Bank Indonesia dalam mencetak uang pecahan Rp100 ribu.
Selain SBY dan Mega, tercantum juga nama Perdana Menteri Malaysia Najib Razak dan mantan PM Mahathir Muhammad serta para pemimpin Vietnam. MA Australia mengatakan dalam suratnya, hal ini dimaksudkan demi menjaga hubungan baik antara Australia dan negara-negara tersebut. (*/vv)
