Rizka Cibro Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LNJK, saat melakukan konfrensi pers, Selasa (10/11) di Swiss-bell Hotel Mana...
 |
| Rizka Cibro Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LNJK, saat melakukan konfrensi pers, Selasa (10/11) di Swiss-bell Hotel Manado/mtn |
Manadotopnews.com - Lembaga Nasional Jasa Konstruksi (LNJK) didirikan melalui Forum Masyarakat Konstruksi guna mewujudkan industri konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Demikian disampaikan Rizka Cibro Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) LNJK, saat melakukan konfrensi pers, Selasa (10/11) di Swiss-bell Hotel Manado.
"LNJK berdiri sesuai UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan telah memenuhi syarat sebagai suatu Lembaga dalam melayani masyarakat konstruksi di Indonesia" Ungkap Cibro.
Lebih lanjut dikatakan Cibro, keberadaan lembaga ini untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam hal jasa kontrusksi sesuai dengan standar kontruksi. "Salah satu kewenangan kami yakni menerbitkan Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)" jelas Cibro.
Cibro yang didampingi Balda, Lenny Marfiany, Sekjen DPP Gabsindo, LN Kambey, Ketua Umum Gabsindo Sulut, bersama sejumlah jajaran pengurus LNJK Sulut mengatakan LNJK di tahun 2015 ini menargetkan memiliki 25 DPD di seluruh Indonesia, dan saat ini yang ada baru 19 DPD.
"Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merupakan daerah ke-19 dibentuknya DPD dan Taget kita untuk Sulut adalah melakukan sosialiasi agar masyarakat paham kita ini adalah resmi " Ujar Cibr0, Sembari berharap pemerintah dan LNJK bisa bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada standar yang jelas
"Harapan DPP agar pemerintah daerah ikut melakukan kerja sama dengan kami untuk mendorong ada percepatan pembangunan di Sulut,” pungkas Cibro. (Shaker)
"LNJK berdiri sesuai UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi dan telah memenuhi syarat sebagai suatu Lembaga dalam melayani masyarakat konstruksi di Indonesia" Ungkap Cibro.
Lebih lanjut dikatakan Cibro, keberadaan lembaga ini untuk membantu dan memudahkan masyarakat dalam hal jasa kontrusksi sesuai dengan standar kontruksi. "Salah satu kewenangan kami yakni menerbitkan Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK)" jelas Cibro.
Cibro yang didampingi Balda, Lenny Marfiany, Sekjen DPP Gabsindo, LN Kambey, Ketua Umum Gabsindo Sulut, bersama sejumlah jajaran pengurus LNJK Sulut mengatakan LNJK di tahun 2015 ini menargetkan memiliki 25 DPD di seluruh Indonesia, dan saat ini yang ada baru 19 DPD.
"Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merupakan daerah ke-19 dibentuknya DPD dan Taget kita untuk Sulut adalah melakukan sosialiasi agar masyarakat paham kita ini adalah resmi " Ujar Cibr0, Sembari berharap pemerintah dan LNJK bisa bersinergi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada standar yang jelas
"Harapan DPP agar pemerintah daerah ikut melakukan kerja sama dengan kami untuk mendorong ada percepatan pembangunan di Sulut,” pungkas Cibro. (Shaker)
