Manadotopnesw.com -Pasca meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Gubernur SH sarundajang rencananya akan mengevaluasi kepada kepa...
Manadotopnesw.com-Pasca meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Gubernur SH sarundajang rencananya akan mengevaluasi kepada kepala satuan kerja perangkat daerah SKPD yang di nilai gagal.
"kalau perlu di lakukan rolling kepada kepala SKPD di pemprov sulut, dan bulan oktober nanti akan saya jelaskan hasil pemeriksaan ini kepada masyarakat dan masyarakat harus di beri transparansi" kata Sarundajang
Lebih Lanjut Sarundajang mengatakan, selama. 1 bulan kedepan BPK memberikan kesempatan perbaikan temuan pembuktian kepada SKPD yang didapti menyalahgunakan anggaran tersebut
"Apabila selama 30 hari kedepan kepala dinas yang didapati temuan tidak mampu memberikan bukti maka konsekuensinya TGR(tuntutan ganti rugi) yang pasti bulan oktober akan di sampaikan pada masyarakat mengenai hal ini", ungkap Sarundajang
Terkait Hal ini, pengamat politik pemerintahan Benny Tenda mengatakan, Meski meraih hasil WDP pemprov sulut masih ada kesempatan untuk memperbaiki manajemen untuk meraih kembali Opini WTP(Wajar tanpa Pengecualian) yang sudah beberapa kali di dapat, kata Benny
Sementara itu menurut Taufik Tumbelaka, WDP itu sebenarnya biasa tapi menjadi luar biasa karena banyak menunjukkan kepala SKPD,kepala bidang sampai kepala bagiannya sampai kebawah khususnya dalam tanggung jawab kepala SKPD profesional dalam mengelola dan menata keuangan dan juga sistem administrasinya harus di kelola dengan baik
"Sudah waktunya Gubernur melakukan langkah yang lebih keras karena semua kepala SKPD dan pejabat sudah mendapatkan fasilitas lebih dari cukup orientasinya, sementara Gubernur orientasi adalah prestasi jadi sekarang di tuntut kepala2 SKPD tidak lagi bicara kinerja tapi prestasi" Kata Tumbelaka, sembari menambahkan
"untuk itu saya harap gubernur ganti kepala2 SKPD yang tidak berprestasi tapi menikmati fasilitas negara yang mewah beri kesempatan pejabat yang lain kemudian persiapkan APBD yang berikutnya yang menurut pak Adnan pandu praja wakil ketua KPK APBD yang pro rakyat" tegas Tumbelaka.(*)
"kalau perlu di lakukan rolling kepada kepala SKPD di pemprov sulut, dan bulan oktober nanti akan saya jelaskan hasil pemeriksaan ini kepada masyarakat dan masyarakat harus di beri transparansi" kata Sarundajang
Lebih Lanjut Sarundajang mengatakan, selama. 1 bulan kedepan BPK memberikan kesempatan perbaikan temuan pembuktian kepada SKPD yang didapti menyalahgunakan anggaran tersebut
"Apabila selama 30 hari kedepan kepala dinas yang didapati temuan tidak mampu memberikan bukti maka konsekuensinya TGR(tuntutan ganti rugi) yang pasti bulan oktober akan di sampaikan pada masyarakat mengenai hal ini", ungkap Sarundajang
Terkait Hal ini, pengamat politik pemerintahan Benny Tenda mengatakan, Meski meraih hasil WDP pemprov sulut masih ada kesempatan untuk memperbaiki manajemen untuk meraih kembali Opini WTP(Wajar tanpa Pengecualian) yang sudah beberapa kali di dapat, kata Benny
Sementara itu menurut Taufik Tumbelaka, WDP itu sebenarnya biasa tapi menjadi luar biasa karena banyak menunjukkan kepala SKPD,kepala bidang sampai kepala bagiannya sampai kebawah khususnya dalam tanggung jawab kepala SKPD profesional dalam mengelola dan menata keuangan dan juga sistem administrasinya harus di kelola dengan baik
"Sudah waktunya Gubernur melakukan langkah yang lebih keras karena semua kepala SKPD dan pejabat sudah mendapatkan fasilitas lebih dari cukup orientasinya, sementara Gubernur orientasi adalah prestasi jadi sekarang di tuntut kepala2 SKPD tidak lagi bicara kinerja tapi prestasi" Kata Tumbelaka, sembari menambahkan
"untuk itu saya harap gubernur ganti kepala2 SKPD yang tidak berprestasi tapi menikmati fasilitas negara yang mewah beri kesempatan pejabat yang lain kemudian persiapkan APBD yang berikutnya yang menurut pak Adnan pandu praja wakil ketua KPK APBD yang pro rakyat" tegas Tumbelaka.(*)
