Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Saat Menyampaikan Materi Sosialisasi Penyusunan Pelaksanaan APBD, Bertempat di Ruang Huyula Kantor ...
 |
| Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, Saat Menyampaikan Materi Sosialisasi Penyusunan Pelaksanaan APBD, Bertempat di Ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut/Ist |
Manadotopnews.com-Upaya mewujudkan pengelolaan APBD yang transparan dan akuntabel, KPK
menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang penyusunan dan pelaksanaan
APBD pro rakyat yang memprioritaskan pada kepantingan publik sesuai
dengan potensi daerah masing-masing
APBD yang memprioritaskan kepentingan publik merupakan APBD berjiwa pancasila dan sesuai dengan UUD 1945. Karena itu KPK akan terus mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBD demi pemerintahan daerah yang bersih,transparan dan akuntabel yang mewujudkan kesejahteraan rakyat
Pada acara pembukaan tadi juga sudah di buka oleh gubernur sulawesi utara dan di hadiri semua kepala daerah di 15 kabupaten/kota serta jajaran pejabat pemerintahan pemprov sulut
selesai membuka acara gubernur yang di dampingi oleh sekertaris provinsi Ir siswa rahmat mokodongan adnan pandu praja wakil ketua KPK, pakar ekonomi dari center of reform on economics (CORE) yang menyampaikan tentang"APBD pro kepentingan Publik, Hendri Sapari Ph.D pakar ekonom sekaligus narasumber deputi bidang pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah BPKP dadang kurnia yang menyampaikan paparan" peran APIP dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik
Kemudian masuk pada sesi tanya jawab beberapa kepala daerah menyampaikan pertanyaan kepada 2 narasumber dan juga kepada wakil ketua KPK seperti dari bupati sangihe Makagansa,Bupati minahasa Jantje W sajouw,Walikota Manado Vicky lumentut,bupati Boltim Sehan landjar,Bupati Talaud yang baru di lantik serta dari kalangan akademi Unima
Beberapa pertanyaan paling banyak mengenai APBD pro kepentingan rakyat dan sedikit juga mengenai pemberantasan korupsi sampai saat ini
Dalam tanya jawab Gubernur juga menambahkan sedikit mengenai pengelolaan APBD kata Gubernur kita harus hati-hati dalam mengelola APBD itu, performance kita pro rakyat, APBD harus di susun berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, tambah Gubernur. (*)
APBD yang memprioritaskan kepentingan publik merupakan APBD berjiwa pancasila dan sesuai dengan UUD 1945. Karena itu KPK akan terus mengawal penyusunan dan pelaksanaan APBD demi pemerintahan daerah yang bersih,transparan dan akuntabel yang mewujudkan kesejahteraan rakyat
Pada acara pembukaan tadi juga sudah di buka oleh gubernur sulawesi utara dan di hadiri semua kepala daerah di 15 kabupaten/kota serta jajaran pejabat pemerintahan pemprov sulut
selesai membuka acara gubernur yang di dampingi oleh sekertaris provinsi Ir siswa rahmat mokodongan adnan pandu praja wakil ketua KPK, pakar ekonomi dari center of reform on economics (CORE) yang menyampaikan tentang"APBD pro kepentingan Publik, Hendri Sapari Ph.D pakar ekonom sekaligus narasumber deputi bidang pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah BPKP dadang kurnia yang menyampaikan paparan" peran APIP dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD yang memprioritaskan kepentingan publik
Kemudian masuk pada sesi tanya jawab beberapa kepala daerah menyampaikan pertanyaan kepada 2 narasumber dan juga kepada wakil ketua KPK seperti dari bupati sangihe Makagansa,Bupati minahasa Jantje W sajouw,Walikota Manado Vicky lumentut,bupati Boltim Sehan landjar,Bupati Talaud yang baru di lantik serta dari kalangan akademi Unima
Beberapa pertanyaan paling banyak mengenai APBD pro kepentingan rakyat dan sedikit juga mengenai pemberantasan korupsi sampai saat ini
Dalam tanya jawab Gubernur juga menambahkan sedikit mengenai pengelolaan APBD kata Gubernur kita harus hati-hati dalam mengelola APBD itu, performance kita pro rakyat, APBD harus di susun berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, tambah Gubernur. (*)
