Ilustrasi Gaji PNS Sangihe, MTN.com -Risal Paul Makagansa, Wakil Ketua DPRD Sangihe, menyorot sikap eksekutif yang terkesan mengganggap...
Ilustrasi Gaji PNS |
Sangihe, MTN.com-Risal Paul Makagansa, Wakil Ketua DPRD Sangihe, menyorot sikap eksekutif yang terkesan mengganggap remeh pihaknya dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Kendati demikian, ia juga mengakui kelemahan dewan yang sering menggunakan perasaan dalam pembahasan-pembahasan seperti itu.
”Karena di luar kita berteman (pimpinan eksekutif dan SKPD), kadang eksekutif menganggap remeh dewan saat pembahasan. Sering ada hal-hal penting yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu, tapi sudah diusulkan," tandas Makagansa.
Tak cuma itu, ia mensinyalir pihak eksekutif kerap mengubah hasil yang telah disepakati bersama dewan, ketika keputusan yang ada dijabarkan dalam pelaksanaan.
"Kedepan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dewan punya hak dan fungsi kontrol, karena itu kita akan bersikap tegas dan keras terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Jangan dikira karena kita berteman kita tidak bisa keras," cetusnya.
Sekedar informasi, pangkal sorotan tajam Makagansa dipicu oleh sikap eksekutif yang mengajukan usulan dalam pembahasan KUA-PPAS akhir pekan lalu, tanpa melalui koordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya. Usulan dimaksud yakni tambahan penghasilan seluruh jajaran PNS di Pemkab Sangihe.
Sontak saja, usulan ini serta-merta mendapat tanggapan kritis dari para legislator. Makagansa meminta eksekutif melakukan pengkajian ulang terhadap usulan tambahan penghasilan PNS, karena angka yang diajukan dinilai terlalu tinggi. (*/hm)
”Karena di luar kita berteman (pimpinan eksekutif dan SKPD), kadang eksekutif menganggap remeh dewan saat pembahasan. Sering ada hal-hal penting yang tidak dikoordinasikan terlebih dahulu, tapi sudah diusulkan," tandas Makagansa.
Tak cuma itu, ia mensinyalir pihak eksekutif kerap mengubah hasil yang telah disepakati bersama dewan, ketika keputusan yang ada dijabarkan dalam pelaksanaan.
"Kedepan hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dewan punya hak dan fungsi kontrol, karena itu kita akan bersikap tegas dan keras terhadap tindakan-tindakan seperti itu. Jangan dikira karena kita berteman kita tidak bisa keras," cetusnya.
Sekedar informasi, pangkal sorotan tajam Makagansa dipicu oleh sikap eksekutif yang mengajukan usulan dalam pembahasan KUA-PPAS akhir pekan lalu, tanpa melalui koordinasi terlebih dahulu dengan pihaknya. Usulan dimaksud yakni tambahan penghasilan seluruh jajaran PNS di Pemkab Sangihe.
Sontak saja, usulan ini serta-merta mendapat tanggapan kritis dari para legislator. Makagansa meminta eksekutif melakukan pengkajian ulang terhadap usulan tambahan penghasilan PNS, karena angka yang diajukan dinilai terlalu tinggi. (*/hm)