Bupati Boktim, Sehan Landjar (Kiri) Boltim, Manadotopnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, Mengatakan...
 |
| Bupati Boktim, Sehan Landjar (Kiri) |
Boltim, Manadotopnews.com - Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sehan Landjar SH, Mengatakan, sekarang ini kebijakan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/WaliKota) di nilai sangat buruk, dibuktikan dengan banyaknya para Kepala Daerah yang tersandung kasus hukum baik yang tertangkap langsung maupun penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara.
Kondisi tersebut kata Landjar, mendorong Pemerintah (Presiden) mengambil langkah yang lebih kongkrit dengan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk terlibat langsung dalam sistem pengawasan bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), agar tercipta pengelolaan keuangan Daerah yang akuntabel, bermanfaat dan dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat, dengan upaya pencegahan terjadinya kesalahan dan penyelewengan oleh pemangku kepentingan di Daerah.
"Saya kira hal ini adalah keniscayaan, dan menjadi tanggung jawab kita semua demi untuk mengembalikan rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemeritah yang sekarang ini sangat kurang baik di mata rakyat dan untuk kemajuan Bangsa," terang Bupati dua periode ini saat menghadiri Rakorwasdanas di Jakarta baru baru ini.
Eyang (Sapaan akrab Bupati) berharap, Kepada pemangku kepentingan terlebih khusus ASN Boltim, untuk lebih menata diri, meningkatkan integritas dan kinerja ke arah yang lebih baik lagi agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang bisa menimbulkan kerugian baik terhadap pribadi, keluarga dan terutama terhadap kepentingan rakyat.
"Mari kita dukung secara sungguh-sungguh upaya pencegahan atas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Daerah sebagai bentuk pengabdian kepada Nusa dan Bangsa yang sama-sama kita cintai ini," Ujar Eyang.
Demikian halnya kepada Aparat Penegak Hukum yang diberi kepercayaan dalam pengawasan, Eyang berharap untuk benar-benar dapat melakukan tugas sebagaimana yang di harapkan, mampu menciptakan suasana yang kondusif serta tidak memanfaatkan situasi yang bisa mengakibatkan kepanikan terhadap ASN dan Pemangku kepentingan di Daerah, karena bisa menimbulkan kegaduhan dan kelambatan dalam proses pembangunan itu sendiri.
"Pengawasan tidak hanya menindak terhadap kesalahan, tapi yg lebih utama mencegah atas terjadinya kesalahan. Semoga upaya yg mulia ini akan menjadi tanggung jawab dan keseriusan kita sebagai anak Bangsa untuk kemajuan rakyat dan Bangsa Indonesia," harap orang nomor satu di Totabuan paling Timur ini.
(Matt/Rey)
