Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang Menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI/Ist Manadotopnews.com - Gubernur Sulawesi Utar...
Gubernur Sulut DR. Sinyo Harry Sarundajang Menerima Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI/Ist |
Manadotopnews.com - Gubernur Sulawesi Utara DR. Sinyo Harry Sarundajang (SHS) di dampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Adminsitrasi Umum serta para Pejabat Eselon II terkait, menerima anggota DPR RI Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, (22/02) kemarin bertempat di Ruang VIP bandara Samratulangi.
Rombongan yang hadir antara lain : DR. Ir. H.D. Sodik Mudjahid, M.Sc sebagai wakil ketua komisi, Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA, Drs. Samsu Niang, M.Pd, Hj. Endang Maria Astuti, S.Sg, SH,MH, Endang Srikarti Handayani, SH, M.Hum, H. Muhammad luthfi, SE, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Khatibul Umam Wiranu, M,Hum, Achmad Mustaqim, SP,MM, Hj. Trimurni, SH dan Lalu Gede Syamsul Mujahidin SE. Direncanakan juga beberapa anggota komisi lainnya akan tiba malam hari yakni Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, Mag, Mhum, MA, Hj. Desy Ratnasari, Msi, M.Psi, Arzeti Bilbina Setiawan, SE.
Dalam sambutannya Gubernur SHS menyampaikan kondisi Sulawesi Utara yang aman dan damai, walaupun Provinsi Sulut adalah sentra konflik karena terletak di daerah yg pernah konflik seperti di barat ada Poso di utara ada gerakan Mindanao Selatan (Fhilipina) namun tetap aman tentram dan damai.
"Filosofi Sulut yaitu sitou timou tumoutou (manusia hidup untuk memanusiakan manusia) ada juga semboyan torang samua basodara, hal – hal ini yang banyak mengajak masyarakat untuk hidup rukun dan ramai," ungkap Sarundajang.
Selain itu, SHS menyebutkan, Provinsi Sulawesi Utara mengapresiasi peranan wanita dan memberi dampak yang sangat positif dan 35 % pejabat di pemprov adalah wanita dan di Sulawesi Utara tidak ada masalah tentang emansipasi bahkan di sulut sudah equalisasi (persamaan).
"Masalah bencana yang terjadi di Sulawesi Utara kemarin, saat banjir bandang baik yang terjadi di Manado, Minahasa dan Minahasa Selatan masih membutuhkan bantuan terutama perumahan," tukasnya.
Dalam rangka pembangunan manusia, lanjut Gubernur, IPM Sulut kedua setelah DKI Jakarta dan dibidang pendidikan rangking 1 untuk penanggulangan buta aksara. Kesehatan juga cukup baik walaupun terdapat siklus deman berdarah yang sedang terjadi dan menjadi tantangan.
"Pertumbuhan ekonomi 8 % dan sulut juga termasuk 8 provinsi kepulauan yang terdapat 3 kabupaten kepulauan yang kiranya dapat diperhatikan ketika perhitungan DAU untuk provinsi Sulut sebagai provinsi kepulauan," jelasnya.
Selanjutanya para anggota DPR RI Komisi VII akan mengadakan pertemuan dengan dinas terkait dalam rangka mengambil data lebih terperinci kaitan dengan bidang – bidang di komisi VIII DPR RI. (*)