Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Saat Melapor Dugaan 'Anggaran Siluman' APBD DKI Jakarta ke KPK/Ist Jakart...
 |
| Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Saat Melapor Dugaan 'Anggaran Siluman' APBD DKI Jakarta ke KPK/Ist |
Jakarta, mtn.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akhirnya melaporkan dugaan 'anggaran siluman' APBD DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini masyarakat mulai memberi dukungan kepada Ahok di tengah gencarnya DPRD DKI menggunakan hak angket untuk menanyakan perihal APBD DKI 2015.
Dukungan kali ini datang dari Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi atau PIJAR Indonesia. Dukungan ini berupa petisi dukungan kepada Ahok dalam membongkar dugaan adanya 'anggaran siluman' di DPRD DKI.
"Kami PIJAR Indonesia mengajak seluruh anak bangsa, mendukung Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok, untuk membongkar dan menghabisi mafia anggaran DPRD DKI dan berjuang untuk kesejahteraan rakyat," ujar Koordinator PIJAR Indonesia Febby Lintang kepada wartawan Sabtu (28/2/2015).
Febby mengatakan, hak angket yang digulirkan DPRD DKI menjadi pertanyaan besar, dan menjadi titik balik untuk membongkar kasus dugaan penyelewengan anggaran daerah. "Anggota dewan yang dipilih rakyat ternyata tidak memperjuangkan kepentingan rakyat, namun hanya mengutamakan kepentingan pribadi."
"Dugaan mafia anggaran di DPRD DKI telah mengakar dan menghisap anggaran yang diperuntukan kesejahteraan rakyat. Dana yang diperuntukan untuk kepentingan pembangunan daerah menjadi arena bagi-bagi kue anggota DPRD DKI," sambung Febby.
Febby menilai, dalam APBD DKI 2014 hampir semua sekolah terdapat 'anggaran siluman'. Sebanyak 55 sekolah dianggarkan masing-masing Rp 6 miliar untuk pengadaan uninterruptible power supply (UPS). "Dengan harga yang begitu fantastis dapat dibayangkan, berapa harga CPU dan monitor di tangan anggota DPRD DKI?" tanya dia.
Anggaran UPS yang mencapai Rp 12,1 riliun ini, sambung Febby, akan mubazir jika penggunaannya tidak tepat sasaran. Padahal dengan anggaran sebesar ini dapat membangun 4 koridor busway dan menambah jumlah armada angkutan umum.
"Dana bansos juga menjadi dana proyek yang rawan tindak pidana korupsi. Dana untuk pemberantasan kemiskinan menjadi 'kue' yang harus dibagi-bagi kepada anggota dewan. Ini tidak bisa dibiarkan sama saja dengan menghisap darah rakyat miskin," tandas Febby.
Sementara petisi dukungan kepada Ahok dalam membongkar dugaan 'anggaran siluman' ini, imbuh Febby, saat ini sudah mencapai lebih dari 200 orang.
Beberapa hari ini dukungan kepada Ahok juga bermunculan dari para netizen di lini massa, seperti di Twitter dengan tagar #SaveAhok. Sampai Jumat sore ciapan yang mendukung 'gerakan' itu telah mencapai 23,573 ciapan dan menjadi trending topic.
Beberapa dukungan #SaveAhok itu berupa foto-foto dan meme-meme. Beberapa tweeple mendukung dengan semangat 45, beberapa yang lain dengan ekspresi lucu. (*/l6/sh)
