Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang Didampingi Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd dan Kepala BAPEDA Sulut Ir Roy O Roring Msi/Is...
 |
| Gubernur Sulut, DR Sinyo Harry Sarundajang Didampingi Wakil Gubernur Dr Djouhari Kansil MPd dan Kepala BAPEDA Sulut Ir Roy O Roring Msi/Ist |
Manadotopnews.com-Gubernur Sulawesi Utara DR Sinyo Harry Sarundajang, menyerahkan 512 Daftar isian pelaksannaan anggaran (DIPA) tahun anggaran 2015 dengan nilai 7,4 triliun di Graha Gubernuran kepada para Bupati/Walikota dan perwakilan SKPD Pusat.
Kepala BAPEDA Sulut Ir Roy O Roring Msi dalam sambutannya menyebutkan, tujuan penyerahan DIPA antara lain, untuk meningkatkan kinerja pencapaian target pembangunan nasional di daerah secara transparan dan akuntabel serta untuk mendorong efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan melalui konsistensi penganggaran pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Roring juga menambahkan, dari 70 Kabupaten tertinggal di Indonesia, 3 Kabupaten Kepulauan di Sulut berhasil keluar dari ketertinggalan yaitu Sangihe pada urutan 1, urutan 4 Sitaro, dan Talaud di urutan ke-5. Ikut hadir Wagub Dr Djouhari Kansil MPd.
Dalam rincian DIPA kewenangan satuan kerja pemerintah pusat (kantor pusat dan instansi vertikal di daerah) berjumlah 396 DIPA dengan total Rp. 6,9 Triliun. DIPA kewenangan satuan kerja pemda (terkait dengan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama) berjumlah 116 DIPA dengan nilai Rp.476,1 Milyar.
Sedangkan DIPA dana transfer ke daerah dan Desa untuk TA 2015 ditetapkan sebesar Rp.10,5 T yang terdiri dari, Dana Perimbangan Rp.9,05 T, Dana transfer lainnya Rp.1,04 T terdiri atas tunjangan profesi guru, dana tambahan penghasilan guru, BOS, dana insentif daerah dan dana proyek pemda dan desentralisasi, serta dana desa Rp.66,5 M.
Namun kalau di bandingkan dengan TA 2014, alokasi DIPA pada Tahun 2015 termasuk dana transfer secara nominal mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tegas Ditjen Perbendaharaan Irwan ritonga dalam sambutannya
Di lain itu juga Gubernur Sarundajang dalam sambutannya Sabtu pagi di depan para undangan mengatakan bagi saya DIPA Tahun 2015 bernilai penting dan strategis, mengingat APBN Tahun 2015 di susun dan disepakati oleh pemerintah dan DPR Periode 2010-2014, untuk dilaksanakan oleh pemerintah periode 2015-2019. Dan ini merupakan APBN Tahun 2015 awal dari periode pembangunan jangka menengah2015-2019 dan awal dari pemerintahan Baru Jokowi/JK.
Sarundajang juga menegaskan sesuai arahan Presiden Jokowi, dia mengharapkan dukungan Bupati/Walikota terkait kebijakan subsidi, terutama kebijakan penghematan volume konsumsi, dengan melanjutkan kebijakan agar kendaraan operasional pemda menggunakan BBM Non Subsidi, alasannya karena pemerintahan Jokowi/JK telah mengambil kebijakan strategis berupa pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke sektor-sektor produktif, melalui penyesuaian harga BBM bersubsidi, tak ulang-ulang gubernur mengatakan agar segenap pemerintah kabupaten/kota mendukung penuh upaya pemerintah dalam program kerja pro rakyat. (Fifo)
