Migdad Yarbo, Anggota Komisi III DPRD Bolmut/Ist Boroko, MTN.com -Terkait dugaan penyimpangan penyalahgunaan Anggaran Pendapa...
 |
| Migdad Yarbo, Anggota Komisi III DPRD Bolmut/Ist |
Boroko, MTN.com-Terkait dugaan penyimpangan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun 2013 dalam penggunaan pos anggaran perawatan rumah dinas pejabat oleh Setda Bolmut membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) melalui Komisi III DPRD Bolmut mengajukan laporan penyelidikan akan masalah tersebut.
Terlebih Komisi III melalui Anggota Komisinya Migdad Yarbo mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko untuk lebih menyeriusi terkait laporan yang dimasukkan oleh pihaknya tersebut.
“Kejari perlu menyeriusi dugaan kasus ini, karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2012, pembangunan atau renovasi rumah dinas yang sifatnya milik pribadi atau statusnya sewa tidak dibenarkan menggunakan dana APBD,” ujarnya (14/7) kemarin.
Lebih lanjut dirinya menuturkan, apabila laporan ini lambat diproses oleh Kejari Boroko, maka tidak segan-segan DPRD yang nantinya di backup oleh Bolaang Mongondow Corruption Watch (BMCW) akan membawa dugaan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Bila hal ini tak ada titik terang dalam pengungkapan kasus ini, maka kami dari pihak DPRD akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ancam Yarbo.
DPRD sangat yakin dan percaya Kejari boroko akan dengan cepat membongkar dugaan kasus ini dan menanganinya sesuai hukum yang berlaku.
Menanggapi pernyataan DPRD ini, Kejari Boroko melalui Kasi Intel Frans Jomar Karinda mengatakan, jika laporan dari Komisi III tersebut sedang diproses dan saat ini masih dalam tahap pembelajaran, sama seperti penanganan kasus-kasus lainya.
“Kasusnya sedang dipelajari, untuk itu diharapkan agar DPRD bersabar dan menunggu hasilnya,” jelas Karinda. (*/ps)
Terlebih Komisi III melalui Anggota Komisinya Migdad Yarbo mendesak pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Boroko untuk lebih menyeriusi terkait laporan yang dimasukkan oleh pihaknya tersebut.
“Kejari perlu menyeriusi dugaan kasus ini, karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 37 Tahun 2012, pembangunan atau renovasi rumah dinas yang sifatnya milik pribadi atau statusnya sewa tidak dibenarkan menggunakan dana APBD,” ujarnya (14/7) kemarin.
Lebih lanjut dirinya menuturkan, apabila laporan ini lambat diproses oleh Kejari Boroko, maka tidak segan-segan DPRD yang nantinya di backup oleh Bolaang Mongondow Corruption Watch (BMCW) akan membawa dugaan kasus ini ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Bila hal ini tak ada titik terang dalam pengungkapan kasus ini, maka kami dari pihak DPRD akan melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ancam Yarbo.
DPRD sangat yakin dan percaya Kejari boroko akan dengan cepat membongkar dugaan kasus ini dan menanganinya sesuai hukum yang berlaku.
Menanggapi pernyataan DPRD ini, Kejari Boroko melalui Kasi Intel Frans Jomar Karinda mengatakan, jika laporan dari Komisi III tersebut sedang diproses dan saat ini masih dalam tahap pembelajaran, sama seperti penanganan kasus-kasus lainya.
“Kasusnya sedang dipelajari, untuk itu diharapkan agar DPRD bersabar dan menunggu hasilnya,” jelas Karinda. (*/ps)
