Abrasi Pantai/Ist Sangihe, MTN.com -Kabupaten Sangihe merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai terpanjang, Hal ini punya...
 |
| Abrasi Pantai/Ist |
Sangihe, MTN.com-Kabupaten Sangihe merupakan salah satu daerah yang memiliki garis pantai terpanjang, Hal ini punya potensi ancaman abrasi pantai. Bahkan akibat abrasi ini, luas daratan di beberapa pulau kabarnya mengalami penyusutan selang beberapa tahun terakhir.
Ancaman pengikisan wilayah daratan ini diakui salah satu tokoh masyarakat Sangihe, Rudi Labesi. kepada wartawan. Labesi berharap kondisi tersebut dapat diperhatikan pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat. "Masalah ini tidak bisa hanya ditangani Pemkab Sangihe, karena keterbatasan anggaran. Pemprop Sulut maupun pusat harus ikut serta berperan," kata Labesi
Labesi mengatakan, peristiwa abrasi yang merupakan bagian dari kondisi alam, tidak akan mampu ditangani Pemkab Sangihe. "Ini permasalahan serius yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari semua pihak," tukasnya.
Labesi meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, yakni Badan Pengelolaan Pulau Terluar dan Pulau Kecil (BPTPK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sangihe, harus lebih pro aktif melaksanakan tugas. Kedua instansi ini diminta tidak berpangku tangan, melainkan aktif melobi ke pusat untuk menggelontorkan bantuan, bari berupa dana segar maupun fisik sesuai kebutuhan.
"Kalau cuma diam saja, itu berarti pemerintah daerah tidak punya keseriusan. Harus menyadari kekurangan yang ada dengan meminta bantuan ke propinsi dan pusat," Ujar Labesi. (*/hm)
Ancaman pengikisan wilayah daratan ini diakui salah satu tokoh masyarakat Sangihe, Rudi Labesi. kepada wartawan. Labesi berharap kondisi tersebut dapat diperhatikan pemerintah, baik tingkat daerah maupun pusat. "Masalah ini tidak bisa hanya ditangani Pemkab Sangihe, karena keterbatasan anggaran. Pemprop Sulut maupun pusat harus ikut serta berperan," kata Labesi
Labesi mengatakan, peristiwa abrasi yang merupakan bagian dari kondisi alam, tidak akan mampu ditangani Pemkab Sangihe. "Ini permasalahan serius yang membutuhkan penanganan secara komprehensif dari semua pihak," tukasnya.
Labesi meminta pemerintah daerah melalui instansi terkait, yakni Badan Pengelolaan Pulau Terluar dan Pulau Kecil (BPTPK) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sangihe, harus lebih pro aktif melaksanakan tugas. Kedua instansi ini diminta tidak berpangku tangan, melainkan aktif melobi ke pusat untuk menggelontorkan bantuan, bari berupa dana segar maupun fisik sesuai kebutuhan.
"Kalau cuma diam saja, itu berarti pemerintah daerah tidak punya keseriusan. Harus menyadari kekurangan yang ada dengan meminta bantuan ke propinsi dan pusat," Ujar Labesi. (*/hm)
